Delapan Ruang Lingkup Penyusunan Naskah Akademik, Ranperda Inisiatif DPRD Tentang Perizinan Berusaha di Daerah

Barru-Konsultasi publik Ranperda Inisiatif DPRD dalam penyusunan naskah akademik tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah. Di ruang rapat Bamperda DPRD Barru, kamis (18/4/2024). Siang

Pimpinan sidang Drs. H. Muh. Akil. M. Pd. Yang juga Wakil ketua pansus ranperda inisiatif DPRD Barru tentang penyelenggaraan perizinan berusaha didaerah, selanjutnya pimpinan sidang di serahkan ke Hacing, S. Sos untuk melanjutkan pembahasan naska akademik mengenai perizinan berusaha daerah. 

Baca juga: Ketua Bapemperda: Pelibatan Semua Stakeholder Sebagai Penyempurnaan Naskah Akademik Ranperda inisiatif DPRD

Konsultasi publik ranperda inisiatif dprd, di fasilitasi DEKANAT SYNDICATE Consultant And Expert Departement DR. Nurisnah H. SH. MH dalam penyusunan naska akademik. 

Pembahasan tentang perizinan berusaha di daerah, ruang lingkupnya adalah pendelegesian kewenangan, penyelenggaraan perizinan berusaha, pelaksanaan perizinan berusaha, Hak kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha, tata hubungan kerja, pelaporan penyelenggaraan perizinan berusaha, pembinaan dan pengawasan, pendanaan dan sanksi administratif.  

Baca juga: Panja RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya Resmi Dibentuk

Disebutkan juga dalam Layanan informasi perizinan berusaha melalui layanan media  elektronik, cetak atau pertemuan lainnya sesuai pasal 24 ayat 2 tentang penyuluhan kepada masyarakat.  

Peserta, Asisten Bidang Pemerintah dan kesra, kepala dinas penanaman modal dan  Kepala dinas koperasi UKM dan perdagangan, kepala Bappelitbangda, kepala bagian kesra setda Barru, kepala bagian ekonomi setda Barru, para camat se-kabupaten Barru dan kabag Hukum serta mitra media DPRD Barru. 

Baca juga: Komisi II Serap Aspirasi Masyarakat Terkait RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya